Tanggal 2 November 1917 sepucuk surat yang mengandung total 67 kata dari Menteri Luar Negeri Inggris Arthur Balfour untuk pemimpin komunitas Yahudi di Inggris Lord Walter Rothschild itu telah mengubah sejarah dunia. Sebuah  imperialisme gaya baru (zionisme) telah lahir menjadi noda sejarah modern. Dunia kemudian mencatatnya sebagai Deklarasi Balfour – Sebuah kesepakatan yang menjadi bibit kelahiran Israel serta dimulainya pergolakan politik di Timur Tengah yang tak kunjung padam hingga hari ini.

Demikian salah satu catatan sejarah dari Jonathan Schneer dalam bukunya The Balfour Declaration: The Origins of the Arab-Israeli Conflict

Deklarasi Balfour menjadi pernyataan resmi pemerintahan Inggris untuk mendukung pendirian “tanah air orang-orang Yahudi” di Palestina, wilayah yang saat itu masuk dalam kekuasaan Kesultanan Usmaniyah Turki. Di bagian akhir Balfour menyatakan surat tersebut juga diteruskan untuk Federasi Zionis di Inggris dan Irlandia. Baru tanggal 9 November 1917 pers Inggris merilisnya ke publik, tapi rencana memindahkan orang-orang Yahudi Inggris dan Eropa ke Palestina sendiri bisa ditelusuri sejak dua tahun sebelumnya.

Inggris mendeklarasikan perang pada tahun 1914 atau tahun dimulainya Perang Dunia pertama. Kabinet Perang Inggris kemudian mulai menyusun strategi politik untuk masa depan wilayah Palestina—tentu saja dalam kerangka yang menguntungkan kepentingan Inggris Raya. Akhir tahun 1917 menandai masa-masa penyusunan draf Deklarasi Balfour dan lobi-lobi yang dilancarkan oleh para petinggi komunitas Yahudi Eropa dengan pemerintah Kerajaan Inggris, terutama dengan kementerian luar negeri.

Negosiasi tingkat elite pertama antara Inggris dan kelompok Zionis bisa dilacak ke tanggal 7 Februari 1917 dalam sebuah konferensi yang juga dihadiri oleh Balfour dan petinggi komunitas Yahudi. Dalam diskusi lanjutan tanggal 19 Juni kemudian, Balfour meminta Rothschild dan kawannya (yang nanti akan menjadi presiden Israel pertama) Chaim Weizmann untuk menyusun rancangan sebuah deklarasi publik.

Keduanya memenuhi permintaan Balfour dan kemudian mendiskusikannya dengan Kabinet Perang Inggris sepanjang bulan September dan Oktober di tahun yang sama. Ada sejumlah golongan Yahudi Zionis maupun non-Zionis di Inggris yang memberikan masukan.

Persoalan paling mendasar dari rancangan tersebut adalah ketiadaan warga Palestina dalam pembicaraan awal, diskusi rancangan, hingga deklarasinya benar-benar dipublikasikan ke masyarakat dunia. Ketiadaan ini, di mata sejarawan, sudah menjadikan Deklarasi Balfour tak adil. Deklarasi Balfour juga dianggap sebagai biang permasalahan pokok mengapa golongan Zionis dipandang sebagai kelompok yang licik sejak awal pendiriannya.

Paragraf pertama Deklarasi Balfour merepresentasikan dukungan Kerajaan Inggris Raya sebagai salah satu kekuatan besar dunia saat itu kepada ideologi Zionisme. Ada perdebatan untuk penggunaan istilah “tanah air nasional” sebab tidak memiliki preseden dalam hukum internasional. Dampaknya, di kalangan politisi Inggris dan kalangan Zionis sendiri terjadi perbedaan pendapat apakah bentuk riil dari “tanah air nasional” itu adalah negara atau bukan, demikian catat Washington Post.

Pemerintah Inggris kemudian sibuk menjelaskan bahwa kata-kata “di Palestina” dalam deklarasi tersebut bermakna bahwa rumah baru kaum Yahudi tidak mencangkup seluruh wilayah yang kini dihuni bangsa Palestina—yang pada waktu itu komposisinya meliputi mayoritas muslim, lalu penganut Kristen, baru Yahudi.

Bagian kedua deklarasi meliputi perkara-perkara yang memuaskan pihak yang kritis terhadap misi kaum Zionis. Pihak-pihak ini paham bahwa dalam praktiknya kaum Zionis dan Pemerintah Inggris mau tak mau mesti melakukan aneksasi sebuah wilayah. Tindakan ini mesti dipikirkan konsekuensinya di kemudian hari, dua yang pokok di antaranya adalah pengusiran orang-orang Palestina dari tanahnya dan menguatnya sikap anti-semit skala global secara signifikan.

Deklarasi Balfour menyebutkan secara jelas bahwa orang-orang Yahudi beraliran Zionis meminta hak-hak politiknya dipenuhi oleh orang-orang Palestina. Sementara itu, orang Palestina sendiri tak mendapatkan hak politik maupun agama yang sama. Deklarasi Balfour, dalam kata lain, adalah bentuk lain dari kolonialisme Zionis yang didukung Inggris. Pemerintah Inggris baru menyesali ketiadaan orang Palestina dalam perancangan deklarasi pada tahun 1939. Satu abad kemudian atau di tahun 2017. penyesalan itu belum berkurang, bahkan tambah memanaskan kritik untuk pemerintah Inggris.

Awetnya penyesalan didasarkan pada efek yang krusial dan laten setelah Deklarasi Balfour dirilis dan orang-orang Yahudi di Eropa mulai diangkuti ke wilayah Palestina sepanjang tahun 1920-an hingga 1940-an. Konflik muncul dan menyeret nyawa banyak warga Palestina yang tak tahu apa-apa—selain bahwa tiba-tiba ia diusir dari tempat tinggalnya yang sudah dihuni secara turun-temurun, dan akan mendapat konsekuensi mengerikan jika menolaknya.

Proses panjang dan melelahkan yang didasarkan pada “Mandat Inggris atas Palestina” itu memuncak pada tahun 1948. Orang-orang Yahudi di Palestina saat itu sudah menjelma menjadi kekuatan militer yang sanggup mengusir dan membunuhi lebih banyak orang-orang lokal. Di tahun yang sama negara Israel berdiri. Sepanjang puluhan tahun setelahnya mereka terus mencaplok lahan bangsa Palestina, menciptakan gelombang pengusiran masal, pembunuhan, dan tindak pelanggaran hak asasi lainnya.

Konflik Israel-Palestina dianggap sebagai perseteruan paling laten dalam sejarah peradaban dunia. Kepercayaan orang muslim malah memperkirakan pertikaian ini bersifat abadi. Deklarasi Balfour juga mengubah wajah Timur Tengah selamanya. Negara-negara Arab hingga era 1960-an berulang kali perang dengan Israel demi pembelaannya atas Palestina, namun hasilnya selalu mengecewakan. Sebagian ada yang memilih berdamai, sebagian lain masih meneruskan perang urat sarafnya dengan gerombolan Zionis di Israel.

Di banyak tempat, peringatan satu abad usia Deklarasi Balfour ini lebih banyak disambut protes daripada perayaan. Dalam laporan BBC News  seniman legendaris Inggris Banksy mengorganisasi pesta jalanan di Bethlehem, Tepi Barat. Selain sebagai medium protes, acara tersebut juga digelar sebagai simbol permintaan maaf atas kekhilafan pemerintah Inggris di masa lalu sebab telah melahirkan rezim Zionis yang bengis.

Di Indonesia sendiri, Voice of Palestina Indonesia menjadi salah satu LSM di Indonesia yang turut bersuara keras menentang Deklarasi Balfour. Dan salah satu upayanya dengan menggandeng masyarakat, unsur pemerintah dan NGO’s internasional mengadakan sebuah konferensi internasional tentang Peringatan 100 tahun Deklarasi Balfour yang berlokasi di Gedung DPR/MPR RI Jakarta tanggal 7 Desember 2017.