“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan” (Pembukaan UUD 1945)

Palestina adalah milik bangsa Palestina tanpa memandang suku, ras dan agama. Pernyatan ini adalah logika sederhana yang diterima segala bangsa di dunia. Ikatan natural manusia dengan tanah kelahirannya dijadikan dasar konvensi internasional bahwa setiap orang mempunyai hak kembali ke tanah kelahirannya (the right of return) dan tidak bisa digugurkan oleh keputusan apapun oleh lembaga apapun di muka bumi (A non-negotiable right). Itulah hak dasar manusia yang diakui oleh hukum humaniter internasional, juga dikuatkan oleh deklarasi PBB (UNGA Resolusi 194 tahun 1948, Resolusi UNSC 237, tahun 1967) dan itulah yang menjadi landasan jutaan rakyat Palestina yang terusir dari tanahnya untuk kembali ke kampungnya. Mereka menamakan aksinya the great march of return yang telah memakan korban ratusan orang dan menciderai ribuan orang Palestina.

Sebuah dunia yang aneh di zaman kita, semua konvensi Internasional ini tidak berlaku bagi bangsa Palestina, mereka dipaksa oleh kekuatan kolonialis internasional menerima penghinaan itu. Veto terakhir USA atas sikap PBB atas brutalitas Israel menjadi bukti eksistensi Israel di Palestina didukung kekuatan jahat kolonialis Barat.

Blokade darat, laut dan udara terhadap jutaan rakyat Palestina khususnya di Gaza adalah bentuk aksi perang (act of war) dimana rakyat Palestina dilarang untuk melawan meskipun rakyat Palestina mempunyai hak untuk melawan bahkan dengan senjata yang dijamin oleh hukum internasional (UNGA resolution37/43, 1982 removed any doubt or debate over the lawful entitlement of occupied people to resist occupying forces by any and all lawful means. The resolution reaffirmed “the legitimacy of the struggle of peoples for independence, territorial integrity, national unity and liberation from colonial and foreign domination and foreign occupation by all available means, including armed struggle“). Ketika mereka melawan justru steriotipe teroris disematkan oleh Barat bagi kelompok perlawanan bangsa Palestina dan mereka yang mendukungnya oleh negara-negara Barat adalah membuktikan klaim tersebut. Begitu juga dengan hak rakyat Palestine untuk menentukan nasib sendiri yang juga dijamin oleh hukum humaniter internasional (the right of self determination) yang dijamin oleh konvensi internasional seperti The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), tapi dunia abai karena hegemoni sponsor utama Israel.

Pengakuan USA atas Jerusalem sebagai ibu kota Rezim Israel sebenarnya telah mematikan proposal two state solution untuk penyelesaian masalah Palestina. Sebuah proposal yang didorong diinisiasi oleh Amerika dan dihancurkan sendiri oleh Amerika dengan memindahkan Kedutaan USA ke Jerusalem Timur. Sebuah proposal yang sebenarnya tidak rasional dan dunia dipaksa mengikutinya dan akhirnya diakhiri sendiri. Proposal dua negara yang sudah menjadi mumi terus dipromosikan tak lain untuk memanipulasi orang Palestina dan publik dunia dengan harapan palsu.

Jumat terakhir bulan Ramadhan, hari ini, di Palestina dan ratusan kota diberbagai belahan dunia memperingati Internasional Quds Day, hari dimana solidaritas Internasional harus diperkuat untuk membebaskan Palestine dari Rezim Zionist Israel. Jika kekuatan arogan dunia bahu membahu mendukung kejahatan Israel maka kekuatan keadilan dunia (internasional axis of justice) harus memperkuat diterminasinya untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Hari al-Quds bukan hanya untuk Palestina saja namun hari dimana orang-orang tertindas (mustadl’afin) di seluruh dunia harus bersatu melawan penindas (mustakbirin).

Untuk itu kami menyatakan bahwa :

Bagi bangsa Indonesia sebagaiman yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 maka dukungan terhadap Palestina dan menentang penjajahan Israel adalah national constitutional duty yang mengikat bukan hanya pemerintah dan lembaga negara namun seluruh rakyat Indonesia.

Negara wajib mendukung hak bangsa Palestine atas seluruh tanah yang diduduki oleh Rezim Zionist Israel. Lebih dari itu negara wajib mendukung dan memfasilitasi setiap inisitif rakyat Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

Setiap inisiatif yang mencoba membangun hubungan politik, ekonomi, dan budaya, baik yang dilakukan oleh institusi negara atau individu warga negara adalah pengkhiatan terhadap kontitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kami meminta kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk meninggalkan sikap politik luar negeri yang mengadopsi two state solution (solusi dua negara) sebagai cara penyelesaian masalah Palestina, karena kebijakan solusi dua negara pada dasarnya pengakuan atas eksistensi penjajahan Israel dan itu bertentangan dengan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kami menyerukan kepada seluruh bangsa Indoesia untuk bersatu dan memperkuat kerjasama untuk memerdekaan bangsa Palestina dari rezim Zionist Israel.

Berkenaan dengan malasah internasional yang saat ini berkembang:

Kami menyatakan bahwa apa yang terjadi dunia; konflik politik dan isu terorisme khususnya di Timur-Tengah khususnya di Lebanon, Mesir, Yaman, Irak dan Syria tidak bisa dipisahkan dengan masalah Palestina. Selama Israel sebagai kepanjangan West Old Colonialism masih ada di Palestina maka stabilitas dan keamanan dunia khususnya di Timur Tengah akan terus terancam.

Keputusan veto Amerika atas usulan resolusi terhadap Israel adalah model pengendalian imperialisme dimana hak eksklusif Veto anggota tetap Dewan Keamanan PBB harus ditolak oleh dunia dan keluarnya USA dari The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang di endorse oleh resolusi DK 2231 adalah pengkhianatan dari upaya mencapai stabilitas keamanan dan politik dunia.

Mendukung sepenuhnya hak bangsa Palestina untuk kembali ke tanah airnya (the right of return), hak menetukan nasib sendiri (the right of self determination) dan hak untuk melawan penjajahan (the right of resistance) yang dijamin oleh deklarasi hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional lainnya.

Meminta kepada PBB untuk menyelenggarakan referendum bagi bangsa Palestina (Islam, Kristen, Yahudi) sebagai solusi untuk menentukan sendiri masa depannya. Jajak pendapat yang diikuti oleh rakyat Palestina adalah logika yang diakui dan disenangi oleh standar dunia saat ini.

Kami mendukung sepenuhnya aksi massa di Gaza maupun di tepi Barat “the great march to Al-Quds” sebagai upaya perlawwanan rakyat Palestine untuk mendapatkan hak-haknya.

Dengan melihat tatanan dunia yang absurd dimana kelompok arogan (Barat khususnya Amerika) bisa mengangkangi setiap perjanjian internasional dan bahkan menolak resolusi yang dibuat sendiri maka tidak ada jalan lain, perlawnan adalah satu-satunya jalan untuk memerdekaan bangsa Palestina dan kami PB HMI siap bekerjasma dengan setiap organisasi baik nasional maupun internasional dalam rangka membebaskan bangsa Palestina dari cengkeraman rezim Zionist Israel.

Jakarta, 08 Juni 2018

Tags:

Comments are closed.