wake up call

PERNYATAAN SIKAP DAN TUNTUTAN VOICE OF PALESTINE (VOP)

Dalam Aksi Solidaritas “Wake Up Call”, Rabu 2 Juni 2010

Tanggal 31 Mei 2010 telah dinyatakan sebuah deklarasi perang terhadap kemanusiaan ketika pasukan komando rezim ilegal Zionis Israel membajak dan menyerang kapal penumpang sipil yang membawa bantuan kemanusiaan di wilayah perairan internasional.

Tanggal 31 Mei 2010 telah dinyatakan sebuah deklarasi perang terhadap dunia dan masyarakat internasional saat tentara rezim ilegal Zionis Israel menembaki ratusan pegiat kemanusiaan tak bersenjata dari 50 negara.

Tanggal 31 Mei 2010 merupakan seruan kebangkitan (wake up call) bagi setiap hati nurani yang saat ini sekarat di hadapan sikap apatisme.
Berkaitan dengan ini, kami Voice of Palestine (VOP), kelompok masyarakat Indonesia pecinta keadilan dan anti-penjajahan, menyatakan sikap sebagai berikut:
  1. Serangan pasukan komando rezim ilegal Zionis Israel terhadap armada kapal penumpang sipil bermuatan bantuan kemanusiaan beserta para aktivis di dalamnya di wilayah perairan internasional Laut Tengah bukanlah konfrontasi, melainkan aksi pembajakan dan pembantaian. Aksi ini merupakan pelanggaran mencolok terhadap Konvensi PBB tentang Hukum Laut:
    a.    Pasal 87(a) yang menyatakan, “kebebasan bernavigasi”.
    b.    Pasal 88 yang menyatakan bahwa, “lautan lepas harus disediakan untuk tujuan-tujuan damai.”
    c.    Pasal 89 yang menyatakan, “tidak ada negara yang dapat secara sah mengklaim kedaulatannya atas lautan lepas.”
    d.    Pasal 90 yang menyatakan, “setiap negara memiliki hak untuk melayarkan kapal berbendera negaranya di lautan lepas.”
  2. Penggunaan unit elit pasukan komando jelas menunjukkan kebijakan sengaja dan terencana dari rezim ilegal Zionis Israel untuk menghadirkan ancaman dan bahaya mematikan bagi warga sipil yang ada di atas kapal. Aksi ini jelas merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity).
  3. Rezim ilegal Zionis Israel tidak memiliki hak untuk mengendalikan jalur laut Gaza dan untuk menghentikan konvoi bantuan kemanusiaan yang datang lewat jalur tersebut. Kebijakan blokade rezim ilegal Zionis Israel yang merupakan bentuk hukuman kolektif telah melanggar Konvensi Jenewa IV Pasal 33.
  4. Aksi menangkap para aktivis dan pegiat kemanusiaan di atas kapal-kapal Armada Kebebasan yang berbendera negara-negara tertentu—dan pada gilirannya merupakan wilayah kedaulatan negara-negara tersebut—jelas merupakan aksi kejahatan agresi (crime of agression). Dan penangkapan itu adalah jelas merupakan aksi penculikan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, maka kami menuntut kepada:

  1. Pemerintah Indonesia, untuk memastikan keselamatan dan keamanan 12 WNI yang diculik oleh militer rezim ilegal Zionis Israel, beserta harta benda dan hak milik mereka.
  2. Pemerintah Indonesia, untuk menuntut pertanggungjawaban aksi penculikan yang dilakukan oleh rezim ilegal Zionis Israel terhadap 12 WNI, termasuk rehabilitasi dan kompensasi atas kerugian materiil dan immateriil yang diakibatkan oleh aksi kejahatan tersebut.
  3. Pemerintah Indonesia, untuk melakukan tekanan yang lebih nyata dan bukan sekedar diplomasi kata-kata terhadap pemerintah Mesir untuk membuka blokadenya atas pintu gerbang Rafah secara permanen dan bukan hanya temporer.
  4. Pemerintah Indonesia, untuk menuntut Dewan Keamanan PBB agar merekomendasikan kasus kejahatan melawan kemanusiaan (crime against humanity) dan kejahatan agresi (crime of agression) yang dilakukan rezim ilegal Zionis Israel kepada Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court – ICC).
  5. Pemerintah Indonesia, untuk menggunakan preseden hukum Resolusi “Uniting for Peace” melalui Majelis Umum PBB jika Dewan Keamanan PBB gagal bertindak tegas dalam menegakkan hukum internasional atas rezim ilegal Zionis Israel.
  6. Pemerintah Indonesia dan pemerintah-pemerintah di dunia, untuk menjamin keselamatan dan keamanan 2 kapal yang tersisa (kapal MV Rachel Corrie dan Challenger II) menuju Jalur Gaza agar dapat berlayar tanpa ancaman, hambatan, dan hadangan dari pihak mana pun, terutama dari rezim ilegal Zionis Israel.
  7. Pemerintah Indonesia, untuk mendukung upaya-upaya selanjutnya dalam menembus blokade ilegal Israel atas Jalur Gaza.

Darah para pemberani yang tertumpah di Laut Tengah tak akan pernah sia-sia. Darah mereka telah menghidupkan kita; menghidupkan ruh kemanusiaan kita yang nyaris menyerah karena sikap apatisme; menghidupkan semangat anti-penjajahan yang hampir mati di dada setiap orang.

WE WON’T GIVE UP, WE WILL SAIL AGAIN

Jakarta, 2 Juni 2010

Mujtahid Hashem
Voice of Palestine

Leave a Reply

WordPress spam blocked by CleanTalk.