“Hari Internasional al-Quds adalah hari pembebasan bangsa Palestina dari penjajahan Israel, hari di mana orang-orang merdeka harus menyuarakan kebebasan dan ketertindasannya dan penentangannya terhadap para penindas,” ujar Direktur Eksekutif Voice of Palestine Indonesia, Mujtahid Hashem dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (31/5).

Mujtahid menjelaskan, hari Al Quds juga hari al-furqan, pemisah antara kebenaran dan kebatilan, antara orang-orang tertindas dan para penindas.

“Hari Al Quds adalah hari besar bagi siapa saja yang tunduk kepada Allah SWT, Tuhan yang telah menciptakan manusia dalam keadaan bebas dan merdeka dan mereka berjuang untuk menjaga kemerdekaannya,” terangnya.

Saat ini, menurut Mujtahid, Palestina mengalami fase yang sangat kritis. Lebih dari seratus tahun sejak deklarasi Balfour bangsa Palestina dimarginalkan oleh kekuatan kolonialis Inggris.

“Lebih dari 71 tahun bencana pengusiran sistematis sejak Mei 1948 telah mereka lalui. Meski tekanan militer dan teror psikologis terus terjadi, namun kesadaran rakyat Palestina dan kesadaran masyarakat khususnya di Timur Tengah untuk melawan penjajahan Israel terus meningkat,” ujarnya.

Sejak 30 Maret 2018, mengacu data Kementerian Kesehatan Gaza per April 2019, gerakan The Great March of Return, gerakan kembali ke tanah kelahirannya berupa demonstrasi massal rakyat Palestina melawan pendudukan telah memakan korban lebih dari 250 orang meninggal, 6,500 cidera termasuk anak-anak, petugas media dan jurnalis.

Secara materi bagi bangsa Palestina gerakan ini tentu sebuah kerugian, namun secara politik dan sosial gerakan perlawanan meski tanpa senjata adalah penegasan posisi eksistensi bangsa Palestina di tanahnya juga penegasan perlawannnya terhadap eksistensi rezim Israel.

Dalam perspektif Zionist keberadaan orang Palestina hanyalah temporer. We must expel Arabs and take their place, mengutip kata-kata bapak pendiri Israel, David Ben Gurion.

“Ucapan David Ben Gurion ini bukanlah pendapat pribadi namun menjadi spirit ideologi keberadaan rezim Zionist Israel,” terangnya.

Itulah kenapa sejak perjanjian Oslo 1993 sampai saat ini bukan kedamaian dan keadilan yang didapat namun marginalisasi dan pengusiran secara sistematis bangsa Palestina dari tanahnya, pelan tapi pasti seperti yang tergambar dalam peta penguasaan tanah sejak tahn 1948 sampai saat ini.

“Penguasaan tanah 85 persen wilayah Palestina oleh rezim zionist Israel menjadi sebab lebih dari 7 juta penduduk Palestine hidup dalam pengungsian,” tegasnya.

Secara internal perjanjian yang dipaksakan oeh Barat ini juga memecah kohesivitas bangsa Palestina menyebabkan beragam warna dalam merespond pendudukan.

“Namun yang pasti mereka, meski ditekan dengan segudang perjanjian, bangsa Palestina tidak akan menjual hak-haknya untuk kembali ke tanah leluhurnya,” pungkasnya

Comments are closed.